KALTENG PUSARAN ONLINE-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran berjanji untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan maksimal. Hal ini menjadi kesepakatan antara Gubernur dengan massa dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM).
Kesepakatan terjadi dalam audiensi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Jalan G Obos, Palangka Raya, Selasa (1/9/2026) sore hingga malam. Dalam audiensi, Agustiar menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan AMKM.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan, dan kami merasakan apa yang disampaikan masyarakat. Ini bentuk demokrasi, ada adik-adik ini bagus kok, untuk membangun Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.
Baca artikel detikKalimantan, “Gubernur Kalteng ke Demonstran: Sepakat Tangani Karhutla” selengkapnya
Ia juga menyatakan sepakat dengan tuntutan massa mengenai perlunya langkah penanganan dan penanggulangan karhutla yang lebih serius.
“Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” ujarnya.
Untuk diketahui, massa AMKM sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di tengah kabut asap pada Senin (31/8/2026). Namun saat itu, Agustiar tidak turun menemui massa.
Baru pada aksi sehari kemudian, Agustiar menemui massa dan melakukan audiensi. Koordinator lapangan aksi AMKM, Dida Praminda, mengatakan pihaknya masih akan mengawal tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut.
“Untuk hari ini masih seperti biasa ya, tapi kita masih tetap menuntut dan selalu mengawal kebijakan yang akan diberikan oleh gubernur dan jajaran,” tutur Dida.
AMKM bahkan berencana mendorong forum lanjutan yang melibatkan para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalteng. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan karhutla tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi dampaknya dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Juru Bicara Aksi AMKM, Gihon Asa Jagad, mengatakan pemerintah daerah disebut akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena berkaitan dengan kewenangan pusat dan daerah.
“Kami tetap mendukung kebijakan tersebut, setidaknya pemerintah daerah bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan sikap atau tindakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Gihon.
Namun, AMKM menilai hasil audiensi belum cukup untuk membuat mereka puas. Mereka menunggu bukti nyata dari pemerintah, terutama langkah langsung untuk menangani masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Sejauh ini kalau kita berkaitan dengan kepuasan, tentunya masih belum cukup puas. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan, tetapi kepuasan kami akan terpenuhi apabila masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus warga yang terdampak kabut asap, itu memang sudah clear masalahnya,” ujarnya.
Gihon menegaskan, AMKM kini memasuki tahap menunggu pembuktian atas komitmen yang disampaikan pemerintah. Mereka ingin melihat apakah janji tersebut benar-benar diwujudkan melalui tindakan di lapangan.
“Kalau bisa dibilang, kepuasan kami sedang pada tahap pembuktian untuk realisasi dari apa yang diucapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah, untuk terjun langsung meninjau situasi dan lokasi,” katanya.
Baca artikel detikKalimantan, “Gubernur Kalteng ke Demonstran: Sepakat Tangani Karhutla” selengkapnya .
Ia juga menyatakan sepakat dengan tuntutan massa mengenai perlunya langkah penanganan dan penanggulangan karhutla yang lebih serius.
“Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” ujarnya.
Untuk diketahui, massa AMKM sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di tengah kabut asap pada Senin (31/8/2026). Namun saat itu, Agustiar tidak turun menemui massa.
Baru pada aksi sehari kemudian, Agustiar menemui massa dan melakukan audiensi. Koordinator lapangan aksi AMKM, Dida Praminda, mengatakan pihaknya masih akan mengawal tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut.
“Untuk hari ini masih seperti biasa ya, tapi kita masih tetap menuntut dan selalu mengawal kebijakan yang akan diberikan oleh gubernur dan jajaran,” tutur Dida.
AMKM bahkan berencana mendorong forum lanjutan yang melibatkan para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalteng. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan karhutla tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi dampaknya dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Juru Bicara Aksi AMKM, Gihon Asa Jagad, mengatakan pemerintah daerah disebut akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena berkaitan dengan kewenangan pusat dan daerah.
“Kami tetap mendukung kebijakan tersebut, setidaknya pemerintah daerah bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan sikap atau tindakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Gihon.
Namun, AMKM menilai hasil audiensi belum cukup untuk membuat mereka puas. Mereka menunggu bukti nyata dari pemerintah, terutama langkah langsung untuk menangani masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Sejauh ini kalau kita berkaitan dengan kepuasan, tentunya masih belum cukup puas. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan, tetapi kepuasan kami akan terpenuhi apabila masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus warga yang terdampak kabut asap, itu memang sudah clear masalahnya,” ujarnya.
Gihon menegaskan, AMKM kini memasuki tahap menunggu pembuktian atas komitmen yang disampaikan pemerintah. Mereka ingin melihat apakah janji tersebut benar-benar diwujudkan melalui tindakan di lapangan.
“Kalau bisa dibilang, kepuasan kami sedang pada tahap pembuktian untuk realisasi dari apa yang diucapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah, untuk terjun langsung meninjau situasi dan lokasi,” katanya.***
