KALTENG PUSARAN ONLINE-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Andina Thresia Narang, mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Namun, seiring memburuknya kabut asap, Andina meminta respons pemerintah diperluas secara cepat pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Presiden Prabowo sebelumnya turun langsung memantau penanganan karhutla di Palangka Raya pada 22 Agustus 2026. Pemerintah juga memperkuat dukungan pemadaman, termasuk penambahan helikopter dan personel. Pada 31 Agustus, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026.
“Saya mengapresiasi perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat yang sudah turun langsung dan memperkuat penanganan di Kalimantan Tengah. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah pemadaman api dan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan sama cepatnya,” kata Andina, Senin (31/8/2026).
Andina mengatakan dirinya bersama tim juga telah bergerak sejak 20 Agustus dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Hingga 31 Agustus, bantuan yang didistribusikan mencapai 20.000 masker, 200 kaleng oksigen portabel, 1.500 multivitamin, dan 12.000 vitamin C anak.
Menurut Andina, eskalasi penanganan diperlukan karena kebakaran dan asap masih menjadi ancaman serius. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan hingga 30 Agustus pukul 21.02 WIB masih terdapat 308 titik panas di Kalimantan Tengah. Dampaknya juga semakin terasa pada kesehatan masyarakat.
Data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga minggu ketiga Agustus yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Angka tersebut merupakan keseluruhan kasus yang tercatat dan tidak seluruhnya dapat serta-merta diatribusikan kepada kabut asap, tetapi musim kemarau dan asap kebakaran meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
“Karhutla mungkin bermula dari api, tetapi dampaknya sampai ke paru-paru masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Andina karena itu meminta dukungan lebih lanjut dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya unsur kesehatan TNI, untuk membantu pemerintah daerah menghadirkan Rumah Aman Asap atau layanan kesehatan lapangan di kabupaten-kabupaten terdampak, terutama wilayah dengan kualitas udara buruk, paparan asap tinggi, dan akses pelayanan kesehatan terbatas.
Fasilitas tersebut, menurutnya, perlu diperkuat dengan oksigen, masker KN95 atau setara, nebulizer, vitamin, tenaga kesehatan, serta ruang dengan kualitas udara yang lebih aman. Kementerian Kesehatan sendiri telah memobilisasi tenaga kesehatan serta menyiapkan fasilitas layanan dan rujukan di wilayah terdampak karhutla. Andina juga mengapresiasi berbagai inisiatif warga dan komunitas yang telah membentuk ruang aman dari asap secara mandiri.
“Masyarakat sudah bergerak melindungi keluarganya. Pemerintah sekarang perlu hadir memperbesar kapasitas itu. Jangan sampai kita baru memperkuat respons kesehatan setelah semakin banyak warga jatuh sakit. Selama asap masih ada, perlindungan kesehatan harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat,” tegas Andina. rls-red.***
